Yogyakarta, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir bersilaturahmi di rumah mantan Ketua MPR Amien Rais. Tidak ada agenda politik yang mereka dibicarakan.
Soetrisno Bachir (SB) yang didampingi istri, anak dan kerabatnya tiba di kediaman Amien di Kampung Pandeansari, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Selasa (7/10/2008) sekitar pukul 10.30 WIB.
Soetrisno yang terbalut kemeja warna putih itu mengendarai mobil Toyota Alphard hitam nopol B 121 SB.
Soetrisno beserta rombongan lalu diterima Amien Rais yang didampingi sang istri, Khusnasriati Amien Rais serta dua putranya Hanafi Rais dan Mumtaz Rais. Amien tampak mengenakan baju batik warna coklat.
Soetrisno dan Amien mengobrol di pendopo selama 1,5 jam. Mereka duduk berdampingan.
Tidak lama kemudian, anggota DPR RI dari FPAN Didik J. Rachbini dan Totok Daryanto datang bergabung. Mereka duduk bersama-sama sambil ngobrol dan menikmati hidangan Lebaran.
Beberapa hal yang dibicarakan antara Soetrisno dengan Amien antara lain masalah rencana pemakzulan terhadap pemerintah mengenai kasus Pilkada Maluku Utara dan masalah Indonesia lainnya.
“Hanya kunjungan silaturahmi biasa di hari raya Idul Fitri saja. Kami sebelumnya juga telah berkunjung ke Karanganyar Surakarta kemarin,” kata Soetrisno.
Rencana pemakzulan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai upaya pembelajaran politik terhadap bangsa Indonesia. Pemakzulan itu dilakukan berkaitan dengan kasus sengketa pilkada di Maluku Utara.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir (SB) kepada wartawan seusai bersilaturahmi di rumah Amien Rais di Pandeansari Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman, Selasa (7/10/2008).
“Kita ingin memberikan pembelajaran politik kepada bangsa ini. Sebab menurut pendapat kita kasus keputusan Pilkada Maluku Utara bahkan pilpres itu domainnya KPU bukan domain pemerintah,” katanya.
SB mengatakan hal itu akan segera disampaikan kepada masyarakat sehingga bisa menjadi diskursus nasional agar kejadian-kejadian seperti kasus pilkada Maluku Utara itu tidak terulang lagi. Pemerintah tidak boleh menggunakan kekuasaannya.
“Niat kita bukan untuk melengserkan SBY, karena waktunya sudah dekat. Tapi kita ingin menunjukkan kebenarannya ada di mana kasus Maluku Utara ini,” katanya.
Menurut SB, kalau hukum yang paling tinggi itu menyatakan yang benar sudah diputuskan, mungkin masyarakat tidak akan ribut lagi seperti sekarang. Kalau sekarang ini masih menjadi perdebatan siapa yang berhak menjadi gubernur di Maluku Utara. “Kita ingin ada pembelajaran terhadap pemerintah soal ini,” ungkap dia.
SB mengatakan PAN akan mendorong Abdul Gafur yang berpasangan dengan Abdurrahim Fabanyo yang juga sebagai ketua PAN Maluku Utara yang merasa dirugikan. “Yang akan mengajukan mereka karena merekalah yang dirugikan,” pungkas dia. (kilasberita.com/amz/dtc)
